admin_news.dgtl
Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera merupakan program pemerintah yang sedang hangat diperbincangkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024. PP 21/2024 ini merupakan penyempurnaan ketentuan dalam PP 25/2020, terkait perhitungan besaran simpanan Tapera pekerja mandiri atau freelancer.
Program ini ramai dibahas lantaran mengakibatkan pemotongan Gaji Karyawan pada tanggal 10 disetiap bulannya. Program pemerintah yang diinisiasi sejak 2016 ini berlaku untuk PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD dan pekerja swasta, serta pekerja mandiri. “Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta” bunyi Pasal 5 ayat 3 PP tersebut.
Berapa besar potongan gaji yang akan diberlakukan?
Dalam ayat 1 pasal tersebut disebutkan, besaran simpanan pemerintah ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sementara ayat 2 pasal yang sama mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat 3.
Berikut syarat pekerja jadi Peserta Tapera :
Deputi Komisioner Bidang Pengarahan Dana Tapera, Eko Ariantoro mengatakan ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon peserta Tapera. Pertama, calon peserta minimal berusia 20 tahun atau sudah menikah. Kedua, bagi para pekerja formal yang ingin menikmati program Tapera maka wajib didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja melalui portal kepesertaan Tapera yang dapat diakses di www.sitara.tapera.go.id “Jadi kalau pekerja swasta, pegawai BUMN yang mendaftarkan bagian human resources-nya mendaftarkan pekerja ke Tapera. Kalau pekerja Mandiri yang tidak ada pemberi kerja, daftarnya sendiri,” ujarnya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (6/1). Sumber : CNN Indonesia. Ketiga, membayar iuran. Bagi pekerja formal, iuran simpanan sebesar 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persen lainnya ditanggung oleh peserta. Keempat, jika peserta ingin menggunakan manfaat Tapera untuk Kredit Pembiayaan Rumah (KPR), Kredit Bangunan Rumah (KBR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR), mereka harus membayar iuran atau menabung selama 12 bulan.
Mengutip dari CNN Indonesia, menanggapi ramainya tanggapan masyarakat terkait program ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengakui akan ada pro dan kontra terkait kebijakan tersebut. Masalah yang sama sempat terjadi pada saat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk golongan peserta non penerima bantuan iuran yang dibayari pemerintah. “Kalau belum memang biasanya ada pro kontra. Seperti dulu BPJS, yang di luar PBI juga ramai. Tapi setelah berjalan dan merasakan manfaatnya, pergi ke rumah sakit tak dipungut biaya, semua berjalan,” katanya usai menghadiri Pelantikan Pengurus GP Ansor 2024-2029 di GBK Jakarta, Senin (27/5).
Sebagaimana diketahui, pertauran yang saat ini berlaku bahwa setiap pekerja sudah dipotong oleh beragam iuran seperti BPJS Kesehatan, BP Jamsostek, Pajang Penghasilan (PPH 21) dan jaminan-jaminan lainnya. Hadirnya Tapera kembali memangkas sisa gaji karyawan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah dirasa masih perlu memikirkan perbaikan mekanisme agar pelaksanaan semua peraturan tepat guna.
